Berita

Keberadaan Undang–undang (UU) Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang merupakan bentuk komitmen yang kuat dari negara untuk memposisikan rencana tata ruang (RTR) sebagai landasan bagi seluruh pelaksanaan pembangunan. “Rencana tata ruang memiliki implikasi pada berbagai dimensi ruang, baik ruang darat, laut, maupun udara, termasuk di dalam bumi,” ungkap Sekretaris Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Dadang Rukmana saat menjadi narasumber dalam Focus Group Discussion (FGD) Pengaturan Pemanfaatan Ruang Laut dalam Muatan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) yang digelar Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR) di Jakarta, pekan lalu.  Dadang mengatakan, dalam UU Nomor 26 Tahun 2007 pengaturannya belum mencakup laut, namun tidak boleh diartikan UU tersebut tidak mencakup wilayah laut. Pasalnya, dalam Pasal 6 ayat 5 UU Nomor 26 Tahun 2007 menegaskan bahwa pengelolaan ruang udara dan ruang laut diatur oleh UU tersendiri. “Undang-undang ini memberikan delivery untuk mengatur pengelolaan lebih lanjut. Dalam undang-undang tersebut direncanakan adalah Tata Ruang itu adalah wilayah. Adapun wilayah Indonesia adalah darat dan laut,” papar Dadang.  Kendati begitu, lanjutnya, pengaturan tata ruang tak boleh ada yang overlapping. Sebab, dalam implikasinya akan mempersulit pelaksanaan rencana tata ruang secara ideal. Untuk itu, lanjut Dadang, kalau ada rencana tata ruang yang overlapping harus dikembalikan pada sistem dasarnya. “Ikutilah yang membuat sistem bisa establish serta proses harmonisasi harus lebih kuat di antara lembaga negara  yang ada,” tegasnya. Dadang berharap, koordinasi antara kementerian dan lembaga terkait dapat dilaksanakan dengan intens agar sinkronisasi mengenai rencana tata ruang semakin kuat. Kegiatan ini diikuti beberapa instansi seperti Kementerian Perhubungan, Kementerian PUPR dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN.  (rovina/infoBPIW) 

Agar pembangunan infrastruktur PUPR dapat lebih optimal, Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) akan mempertajam perencanaan, terutama terkait penyusunan masterplan dan development plan. Dengan penajaman tersebut diharapkan dapat diketahui pembangunan infrastruktur yang akan menjadi prioritas. Demikian disampaikan  Sekretaris BPIW, Dadang Rukmana saat berbicara dalam Talkshow Bingkai Inspirasi  di Kompas TV, Jakarta, (10/11). Selain itu menurut Dadang, BPIW juga akan meningkatkan interaksi dengan pemerintah dan sektor lain. Dengan demikian terjalin keterpaduan dan sinkronisasi program pembangunan infrastruktur sektor PUPR.  “Dari sisi pemprograman, kedepan kita harus lebih memahami kapasitas keuangan negara, dan memahami hal-hal prioritas. Dari sisi penyusunan masterplan dan development plan harus lebih tajam, Sehingga dapat diketahui, mana yang menjadi prioritas mana yang tidak,” Dadang. Dalam kesempatan itu Dadang juga menyampaikan bahwa pembangunan infrastruktur dilakukan untuk mendorong pertumbuhan wilayah, sehingga dapat memiliki daya saing. Pembangunan infrstruktur tersebut juga untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan infrastruktur yang memadai. “Kementerian PUPR memiliki peran penting dalam melakukan pengembangan wilayah melalui pembangunan infrastruktur,” tutur Dadang. Pembangunan infrastruktur sektor PUPR menurut Dadang, dihadapkan berbagai tantangan, seperti tingkat urbanisasi yang mencapai enam kali lipat dalam 4 dekade,  dan disparitas antara Indonesia bagian barat dengan timur.  Selain itu masih belum meningkatnya konektivitas antar wilayah dan  penggunaan sumber daya alam yang belum optimal.   Untuk menghadapi tantangan tersebut, Kementerian PUPR mengedepankan 35 Wilayah Pengembangan Strategis (WPS), dimana pembangunan infrastruktur dilakukan dengan pendekatan pembangunan melalui wilayah pertumbuhan, sebagaimana yang tertuang dalam Rencana Stategis (Renstra) 2015-2019. Wilayah pertumbuhan itu terdiri dari wilayah yang sudah berkembang, sedang berkembang, dan pengembangan baru.                                                                                                                       “Dengan ditetapkannya 35 WPS,  maka  4 hal dalam nawacita akan didukung Kementerian PUPR, yakni meningkatkan konektivitas, mengurangi disparitas, mendukung ketahanan pangan dan energi, serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat,”  ujar Dadang.   Dikatakannya pengembangan wilayah dalam rangka membangun infrastruktur yang berkualitas, sudah mulai dilakukan sejak tahun 2015. Dengan demikian ia berharap tahun 2019 pembangunan infrastruktur memiliki konteks yang kuat, tidak hanya membangun dan berorientasi pada output, tetapi berorientasi pada outcame.     Dalam mengembangkan infrastruktur menurut Dadang pada dasarnya Kementerian PUPR mendukung pembangunan berbagai sektor, seperti 14 kawasan industri prioritas yang kita dukung, 4 kawasan pedesaan prioritas nasional, 13 lumbung pangan, dan 12 kawasan metropolitan. Selain itu Kementerian PUPR mendukung 10 kawasan strategis pariwisata nasional atau KSPN.  “Tahun ini kita prioritaskan tiga lokasi yaitu Danau Toba, Borobudur dan Mandalika. Dengan adanya tiga prioritas itu, maka kita memiliki destinasi wisata baru, sehingga diharapkan 2019, target 20 juta wisatawan mancanegara dapat tercapai,”tukas Dadang.  Ind/infobpiw

Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) pada tahun ini menambah ruang lingkup sertifikasi Sistem Manajamen Mutu (SMM) ISO 9001 : 2008. Tambahan tersebut dilakukan pada Bagian Program dan Evaluasi, Sekretariat BPIW. “Hal itu dilakukan untuk membangun kepercayaan lebih luas serta memelihara konsistensi di lingkungan BPIW,” ungkap Dadang Rukmana saat membuka acara Pelaksanaan Survailen 2 dan Penambahan Ruang Lingkup Sertifikasi SMM ISO 9001:2008 di kantor BPIW, Jakarta (8/11). Menurutnya, dalam penerapan SMM perlu dilakukan audit survailen dari lembaga sertifikasi. Tujuannya, lanjut Dadang, untuk memastikan konsistensi penerapan SMM yang diterapkan Sekretariat BPIW. Dadang berharap, penerapan SMM tak perlu dijadikan beban, namun sebagai perangkat kerja agar lebih produktif dan lebih berkinerja dengan baik. “Secara bertahap kami akan selalu berupaya untuk memperbaiki sistem kerja dengan berusaha konsisten menerapkan dan mengembangkan SMM di lingkungan Sekretariat mapun BPIW, sehingga pengelolaan mutu menjadi budaya dalam kehidupan organisasi di BPIW” ujar Dadang. Saat ini penerapan SMM juga tengah diterapkan di seluruh unit Eselon II BPIW. Harapannya, ungkap Dadang, seluruh pelaksanaan kerja di BPIW memiliki sistem kerja yang efisien dan menjalankan Reformasi Birokrasi. Di tempat yang sama, Auditor dari Lembaga Sertifikasi Ciriajasa Cipta Mandiri Sertifikasi (CCMS), Inneke Setiabudiwati menjelaskan, inti dari audit adalah meninjua konsistensi dari yang melaksanakan SMM dan perbaikan dari temuan yang lalu.   “Intinya konsisten dalam menerapkan PDCA (Planning, Do, Controlling, Action,-red), sehingga dari penerapan SMM akan meningkat kinerja dari Planning hingga Action-nya” ujar Inneke.(bri/infoBPIW)

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah akan menyiapkan rencana pembangunan infrastruktur yang diharmonisasikan dengan pembangunan kawasan di daerah tersebut, sehingga diharapkan dapat menterpadukan dan mempercepat implementasi program infrastruktur dan pengembangan kawasan. Demikian diungkapkan Sekretaris BPIW, Dadang Rukmana saat mewakili Kepala BPIW, Hermanto Dardak ketika menjadi salah satu narasumber pada Rapat Pengembangan Tematik Integratif Kawasan Perhatian Investasi Tangerang-Lebak yang digelar Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Banten di Serpong, akhir pekan lalu. “Pengembangan kota baru publik tersebut merupakan amanat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 dan Rencana Strategis (Renstra) PUPR,” ungkap Dadang.  BPIW saat ini tengah mengembangkan 10 kota baru publik. Salah satunya adalah Kota Baru Publik Maja yang terletak di Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Menurutnya, setelah pelaksanaan penandatanganan kesepakatan bersama pengembangan Kota Baru Publik Maja yang dilakukan pada 27 Juni lalu, Kementerian PUPR tengah menyiapkan pembangunan infrastruktur untuk mendukung pengembangan wilayah Kota baru publik Maja.  “Setelah penandatanganan MoU lalu, kemudian kita menyiapkan masterplan serta melakukan pengadaan tanah untuk jalan akses ke Maja dengan row jalan sebesar 40 meter. Dengan pembangunan infrastruktur tersebut, diharapkan akan saling melengkapi antara pembangunan infrastruktur dengan pengembangan wilayah,” jelas Dadang. Nantinya Kota Baru publik Maja akan menjadi pusat pertumbuhan di sebelah barat yang akan didukung dengan jalan dan akses kereta api yang saat ini sedang dibangun. “Nantinya diharapkan jalan dan kereta api itu bisa berperan sebagai tulang punggung kawasan tersebut,” katanya. Dadang yakin, pembangunan infrastruktur kota tersebut akan semakin baik seiring dengan dibangunnya empat jalan lingkar di kota Jakarta dan Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi (Bodetabek) yang salah satu dari jalan lingkar tersebut menuju ke Maja. Menurutnya, pemerintah berharap Maja dapat menunjang Megapolitan Jabodetabek dan dapat mencegah terjadinya urban sprawl. Kemudian, pengembangan Maja juga dapat menggerakan ekonomi masyarakat dan menciptakan lapangan pekerjaan baru. Pada rapat yang mengusung tema “Potensi Ekonomi Pengembangan Kota Kekerabatan Maja” tersebut dibuka Kepala Bappeda Provinsi Banten, Hudaya Latuconsina. Selain Dadang, narasumber yang hadir pada kegiatan tersebut yakni Kepala Kantor Wilayah Agraria dan Tata Ruang, Direktur Utama Perum Perumnas, Direktur Utama PT. Hanson Internasional, Direktur Utama PT. Mandiri Nusa Graha Perkasa, Direktur Utama PT. Mitra Abadi Utama dan Kepala Bidang Perekonomian Bappeda Provinsi Banten. (Vina/InfoBPIW)

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mendukung sektor transportasi terutama terhadap peningkatan konektivitas antar daerah dan pulau melalui jalur laut. Konektivitas ini sangat diperlukan untuk meningkatkan daya saing Indonesia dengan negara lain. Apalagi saat ini merupakan era kompetisi setelah diberlakukannya Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA).  Demikian disampaikan Sekretaris Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian PUPR, Dadang Rukmana saat mewali Kepala BPIW, Hermanto Dardak, ketika menjadi salah satu narasumber pada Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) Peraturan Perundang-undangan Bidang Transportasi yang diadakan Biro Hukum Kementerian Perhubungan, di Surabaya, mulai 25 hingga 27 Mei.   Acara yang dibuka Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan Sugihardjo tersebut mengusung tema “Penguatan Regulasi Transportasi Dalam Rangka Pembangunan Dalam Bidang Infrastruktur, Peningkatan Keselamatan Dan Pelayanan Prima Untuk Mendukung Konektivitas dan Daya Saing Nasional, Regional, dan Global”. Dalam paparannya Dadang menjelaskan  konektivitas menjadi salah satu tantangan pada pengembangan infrastruktur saat ini. Tantangan lain yang perlu dihadapi adalah disparitas atau ketimpangan pembangunan terutama antara kawasan Indonesia barat dengan Indonesia timur. Untuk mengatasi hal itu menurut Dadang Kementerian PUPR memprioritas pembangunan infrastruktur terutama kawasan timur Indonesia.      Tantangan berikutnya adalah tingginya tingkat urbanisasi. Menurut Dadang, dalam 40 tahun terakhir, penduduk yang hidup di kawasan perkotaan naik enam kali lipat. Hal ini menyebabkan kondisi infrastruktur yang tidak sebanding dengan pertambahan penduduk. Untuk mengatasi tingginya urbanisasi, pembangunan infrastruktur perlu dikembangkan. Tidak hanya itu, menurut Dadang perlu didukung juga peningkatan sumber daya  untuk mencapai ketahanan air serta kedaulatan pangan dan energi. Untuk menjawab beberapa tantangan tersebut, Kementerian PUPR mengembangkan pembangunan infrastruktur berbasis pengembangan wilayah. Dadang mengatakan konsep pengembangan wilayah ini mendukung beberapa program seperti Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) dan Kawasan Industri, serta pengembangan tol laut.  “Dengan pengembangan wilayah tersebut, diharapkan investasi infrastruktur kita lebih efisien dan efektif, sehingga dapat meningkatkan perekonomian masyarakat. Apalagi kita punya sasaran output seperti membangun 1000 kilometer jalan tol, 65 waduk dan berbagai sasaran lainnya,” ungkapya.  Untuk mewujudkannya, Dadang menyatakan melalui konsep pembangunan infrastruktur berbasis pengembangan wilayah. Dijelaskannya pembangunan infrastruktur berbasis pengembangan wilayah artinya membangun infrastruktur pada wilayah-wilayah strategis, atau menghubungkan wilayah-wilayah strategis. Pengelompokan wilayah tersebut dilakukan dengan melihat lima hal. Pertama, rencana tata ruang. Kedua, kebijakan sektor yang sudah efektif berlaku. Ketiga, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJMN). Keempat, kecenderungan investasi riil yang ada di masyarakat. Kemudian yang kelima, direktif baru dari Presiden. Selain Dadang, narasumber yang hadir pada kegiatan tersebut yakni Staf Ahli Bidang Hukum dan Reformasi Birokrasi Perhubungan Kementerian Perhubungan,Umar Aris,  dan Direktur Jenderal Peraturan Perundang – undangan, Kementerian Hukum dan HAM, Widodo Ekatjahjana. Vina/Hen/infobpiw    

Sebagai salah satu langkah menuju terwujudnya Reformasi Birokrasi (RB), Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) khususnya Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) melakukan Pembangunan Zona Integritas menuju status sebagai Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.   Demikian disampaikan Sekretaris Inspektorat Jenderal Kementerian PUPR, Netti Malemna, saat rapat pembahasan unit kerja yang diusulkan menjadi Unit Pembangunan Zona Integritas Menuju (WBK) dan (WBBM) di Lingkungan BPIW yang dihadiri oleh Sekretaris BPIW dan jajaran Eselon III BPIW, Jumat. (27/5)   Lebih lanjut Netti menjelaskan untuk menuju WBK dan WBBM tersebut ada beberapa langkah-langkah pembangunan Zona Integritas yang harus dilakukan oleh BPIW. Langkah-langkah tersebut adalah menetapkan unit kerja yang akan dijadikan Zona Integritas  menuju WBK dan WBBM. Selain itu menetapkan rencana kerja Reformasi Birokrasi untuk unit kerja Zona Integritas, pelaksanaan rencana kerja, dan mengukur indikator pengungkit dan indikator hasil yang dicapai. Setelah itu, melakukan monitoring dan evaluasi atas indikator hasil dan pengungkit yang dicapai. Selanjutnya, mengajukan usulan untuk dievaluasi oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB).   “Terdapat enam area perubahan Zona Integritas yaitu tatalaksana, sumber daya manusia aparatur, pengawasan, akuntabilitas, pelayanan publik, dan mindset dan cultural set aparatur,” tutur Netti.   Kepala Bagian Ortala Sekretariat BPIW, Etty Winarni menambahkan berdasarkan keputusan Kepala BPIW, saat ini yang terpilih menjadi unit pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM ini adalah Pusat Perencanaan Infrastruktur PUPR (Pusat I) dan Pusat Pemrograman Dan Evaluasi Keterpaduan Infrastruktur PUPR (Pusat II).  Hal tersebut berdasarkan pertimbangan bahwa kedua pusat tersebut tugasnya adalah merencanakan, memprogramkan, mensinkronkan pembangunan infrastruktur PUPR. Netti menyarankan untuk langkah selanjutnya adalah pembentukan tim yang bertugas untuk mengevaluasi apa saja kebutuhan organisasi BPIW untuk menuju WBK dan WBBM.   Sebelumnya, Sekretaris BPIW, Dadang Rukmana menyampaikan bahwa Pusat I dan Pusat II tersebut merupakan frontline dari sisi fungsi BPIW. Oleh karena itu BPIW ingin mendorong frontline inilah yang menjadi motor Zona Integritas menuju WBK/WBBM. Dadang juga mengatakan bahwa saat ini sudah banyak perubahan yang terjadi di BPIW. “Terpenting adalah bukan hasil akhirnya, namun proses dari perubahan itu sendiri,” tutur Dadang.   Untuk timeline yang harus dilakukan oleh BPIW yakni pada bulan Juni, unit kerja yang diusulkan sudah mulai melengkapi dokumen yang dibutuhkan didampingi oleh tim. Kemudian Bulan Juli akan diadakan penilaian tim internal. Sedangkan, Bulan Juli hingga Agustus sudah disampaikan kepada tim penilai nasional. Diharapkan dari Bulan Agustus hingga sebelum minggu ke- 3 Desember, sudah ada penetapan. (INI/InfoBPIW)